Ragil Waseza. 2016. Pembangunan
Kesehatan Di Indonesia dan Upaya Menghadapi Masalah Kesehatan di Masa Depan.
Artikel Kependudukan. Nominasi Lomba Blog Kependudukan 2013 dari Provinsi Jawa
Tengah.
(Sumber Gambar: www.gizikia.depkes.go.id)
Salah satu
tujuan nasional bangsa Indonesia seperti termaktub dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan
tujuan nasional tersebut diselenggarakan pembangunan nasional secara berencana,
menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan. Tujuan pembangunan nasional
dapat tercapai apabila tersedia sumber daya manusia yang tangguh, madiri serta
berkualitas. Tingkat pendidikan, pendapatan serta kesehatan penduduk Indonesia
memang belum memuaskan yang dapat berpengaruh terhadap terhadap pembangunan.
Menyadari
bahwa tercapainya tujuan pembangunan nasional merupakan kehendak seluruh rakyat
Indoneisa dan dalam rangka menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era
globalisasi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan.
Dalam hal ini peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan.
Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan,
tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk.
Dari
kesemuanya itu, menunjukkan bahwa pembangunan nasional yang optimal dapat
tercapai apabila pembangunan kesehatan masyarakat dapat terwujud. Keterkaitan
keduanya sangat jelas dalam implementasi pelaksanaan pembangunan nasional.
Pembangunan tidak mungkin terselenggara dengan baik tanpa tersedianya salah
satu modal dasar, yaitu kesehatan masyarakatnya. Kesehatan masyarakat harus
menjadi acuan dalam pembangunan baik sebelum berjalan maupun sedang berjalan.
Derajat kesehatan berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi sosial dan
lingkungannya.
Keberhasilan pembangunan
dapat diukur dengan suatu indeks, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM). IPM
merupakan ukuran agregat yang dipengaruhi oleh tingkat ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Kualitas SDM Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan negara lain. Hal
ini ditunjukkan oleh posisi IPM Indonesia yang berada pada urutan ke-108 dari
177 negara. Posisi IPM negara ASEAN lainnya lebih baik dibanding Indonesia,
seperti Malaysia pada urutan ke-56, Filipina 77, Thailand 67, Singapura 22, dan
Brunai 25 (UNDP, 2006).
Terselenggaranya
pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan merata untuk seluruh masyarakat
merupakan keinginan yang menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kesehatan di
Indonesia. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan
dari pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan Pembangunan Jangka
Panjang Kedua (PJP II), yaitu mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta
sejahtera lahir batin. Bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi
merupakan salah satu ciri bangsa yang maju. Pembangunan manusia seutuhnya harus
mencakup aspek jasmani dan kejiwaannya, di samping aspek spiritual, dan
kepribadian. Untuk itu, pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan
manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN). 1993 mengamanatkan bahwa dalam PJP II pembangunan kesehatan
diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan
mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang harus makin terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat serta meningkatkan keadaan gizi dan membudayakan sikap hidup
bersih dan sehat, didukung dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang
layak (Bappenas, 252).
Pembangunan kesehatan
diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan
kesehatan, termasuk perbaikan gizi terutama melalui percepatan penurunan angka
kematian ibu dan bayi, mendorong peran serta aktif masyarakat termasuk usaha
dalam pembangunan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup
sehat dan bersih serta peduli terhadap lingkungannya, didukung oleh sarana kesehatan
yang cukup memadai, termasuk industri farmasi dan peralatan kesehatan yang
berkembang.
Peningkatan pelayanan
kesehatan dasar secara lebih merata dapat menurunkan angka kematian bayi dan
balita, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan keadaan gizi
masyarakat, dan memperpanjang angka harapan hidup. Namun peningkatan mutu,
pemerataan pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat masih memerlukan
perhatian yang lebih besar lagi. Pembangunan kesehatan memegang peran penting
dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dalam setiap tahap kehidupan.
Perkembangan kesehatan harus diperhatikan dalam keseluruhan proses
kehidupannya, mulai dari dalam kandungan, bahkan jauh sebelumnya, yaitu dengan
memperhatikan tingkat kesejahteraan para calon ibu, bayi, balita, usia sekolah,
remaja, pemuda, usia produktif, sampai usia lanjut. Pembangunan kesehatan juga
berperan penting untuk membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan.
Tingkat kesehatan dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yang dapat
meningkatkan kemampuan daya saing bangsa dalam dunia yang makin ketat
persaingannya.
Pembangunan
kesehatan di Indonesia selama beberapa dekade yang lalu harus diakui relatif
berhasil, terutama pembangunan infra struktur pelayanan kesehatan yang telah
menyentuh sebagian besar wilayah kecamatan dan pedesaan (Utama, 2004: 1). Namun keberhasilan yang sudah dicapai belum dapat
menuntaskan masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh, bahkan sebaliknya
tantangan sektor kesehatan cenderung semakin meningkat.
Di dalam Sistem Kesehatan
Nasional (SKN) 2004 disebutkan bahwa tujuan subsistem sumber daya manusia
kesehatan adalah tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi,
terdistribusi secara adil serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya
guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Misnaniarti, 2010: 12).
Human
Development Index (HDI) yang diterbitkan oleh United
Nation Development Program setiap tahunnya, menempatkan Indonesia pada
ranking yang ke 105 di antara 180 negara di dunia (1999). Saat ini Indonesia
berada di ranking ke 110 di antara 162 negara (2002). Sedangkan Vietnam
yang pada tahun 1995 berada di ranking ke 117, dan sekarang berada di ranking
ke 95 di antara 162 negara 4 (Pasaribu,
2015: 2).
HDI merupakan
tolak ukur masyarakat madani. Suatu masyarakat yang kita idam-idamkan
bersama, yaitu tatanan masyarakat modern (masyarakat yang dapat menggunakan
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana hidupnya), masyarakat yang
berbudaya, masyarakat yang beradab (sehat fisik, mental dan sosialnya), dan
masyarakat yang beragama. Kesehatan merupakan dan harus dapat menjadi salah
satu tolak ukur utama dari pembangunan dan kesejahteraan nasional suatu bangsa.
Dengan demikian “kesehatan” harus menjadi “mid-stream” pembangunan berkelanjutan,
yang terus menerus. Bukan hanya sebagai tolak ukur marginal/ sampingan dari pembangunan suatu
bangsa dan negara.
Transisi epidemiologis, yang di tandai dengan semakin
berkembangnya penyakit-penyakit tertentu yang belum dapat diatasi sepenuhnya
(seperti TBC, DHF dan malaria) merupakan sebagian tantangan kesehatan di masa
depan. Tantangan lainnya yang harus ditanggulangi antara lain meningkatnya
masalah kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, masalah obat-obatan, dan perubahan
dalam bidang ekonomi, kependudukan, pendidikan, sosial budaya, serta dampak
globalisasi yang akan memberikan pergaruh terhadap perkembangan keadaan
kesehatan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas sangat diperlukan upaya
agar masalah kesehatan di masa depan dapat ditanggulangi sehingga mencapai
kualitas kesehatan masyarakat yang diinginkan.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah
kesehatan masyarakat meliputi pengembangan organisasi dan manajemen pelayanan
kesehatan, pengembangan institusi pendidikan, peningkatan orientasi penelitian,
dan peningkatan partisipasi masyarakat (Utama,
2004:1).
1.
Pengembangan Organisasi dan Manajemen
Pengembangan organisasi adalah suatu
proses sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi
sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat optimum prestasi yang diukur
berdasarkan efisiensi. efektifitas dan kesehatan organisasi. Pengembangan
manajemen ditekankan pada upaya memperbaiki pengetahuan dan keterampilan para
manajer/pimpinan (McGill dalam Utama
2004: 2). Pengembangan organisasi mengacu kepada strategi reedukasi dan
normatif yang ditujukan untuk mempengaruhi sistem kepercayaan, nilai, dan sikap
dalam organisasi sehingga dapat beradaptasi lebih baik terhadap akselerasi laju
perubahan teknologi lingkungan industri dan lingkungan
masyarakat umumnya.
Pengembangan organisasi pelayanan kesehatan yang dilakukan harus
dapat menghilangkan berbagai penyimpangan perilaku birokrasi kesehatan yang
tidak bermoral, seperti tidak efisien, tidak efektif, korupsi, kolusi, dan
mengabaikan kualitas pelayanan. Kegiatan pengembangan organisasi harus
dilandasi oleh nilai moral, jika tidak birokrat kesehatan akan mudah
tergelincir untuk melakukan kostitusi birokratis.
2.
Pengembangan Institusi
Pendidikan
Upaya
pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kesehatan maupun
pembangunan bidang lainnya yang terkait dengan kesehatan masyarakat antara lain
dilakukan dengan meningkatkan kuantitas sumber daya manusia melalui perencanaan
kebutuhan dan peningkatan kualitas melalui jalur pendidikan. Melalui pendidikan
diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas mempunyai kemampuan
memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang
diperlukan untuk mendukung pembangunan seluruh sektor kehidupon msyarakat.
Dengan demikian pendidikan merupakan wahana dan sekaligus cara untuk membangun
manusia baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan.
Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari organisasi
pelayanan kesehatan, haruslah diantisipasi oleh institusi pendidikan kesehatan
masyarakat. Artinya, jika organisasi pelayanan kesehatan telah bersiap untuk
melaksanakan pengembangan organisasi dan manajemen sebagai antisipasi untuk
menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks; maka institusi
pendidikan kesehatan masyarakat juga harus melakukan pengembangan organisasi
dan manajemen untuk menghadapi tantangan kesehatan yang semakin kompleks.
Institusi pendidikan kesehatan masyarakat harus mampu menciptakan
ilmuan dan praktisi kesehatan yang dapat menopang pengembangan organisasi dan
manajemen pelajaran kesehatan dan dapat membantu memecahkan masalah kesehatan
masyarakat. Upaya pengembangan institusi pendidikan dapat dilakukan berdasarkan
segmen pendidikan, antara lain meliputi :
a.
Kurikulum
Pendidikan. Kurikulum pendidikan harus selalu dikaji dan dievaluasi agar
senantiasa relevan dengan perkembangan tantangan/masalah kesehatan masyaakat.
b.
Peningkatan
Mutu Pengajaran. Mutu pengajaran dapat dilakukan melalui peningkatan jenjang
pendidikan para staf pengajar (strata 2 dan 3) serta pengembangan metode proses
belajar mengajar yang lebih efeisien dan efektif.
c.
Pengembangan
Institusi. Sebagai antisipasi kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dalam
jumlah besar. harus dilakukan dengan mengembangkan jenjang pendidikan yang
dikelola oleh instansi upaya memenuhi kebutuhan tenaga. kesehatan pada level
top dan middle management, maka insitusi pendidikan sebaiknya telah mematangkan
rencana dan segera membuka pendidikan Strata 2 dan Srata 3. Adapun upaya untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada level lower management maka institusi
pendidikan sebaiknya mematangkan rencana dan segera membuka pendidikan Diploma
3 dan 4.
d.
Pengembangan
Kerjasama. Institusi pendidikan dengan organisasi pelayanan kesehatan segera
mengembangkan kerjasama yang relatif permanen. Pengembangan kerjasama ini
diharapkan dapat menciptakan sifat interdependen dan komplementer antar kedua
organisasi, sehingga berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk keberhasilan dan
kelangsungan pembangunan kesehatan dapat dipenuhi.
3.
Peningkatan
Orientasi Penelitian
Intensitas penelitian yang berorientasi keilmuan dan terapan harus
dikembangkan dan dibudayakan dikalangan staf akademisi birokrat kesehatan dan
dikalangan praktisi kesehatan. Kegiatan penelitian harus sungguh-sungguh
dilakukan dengan berorientasi keilmuwan atau terapan yang jelas. Pembangunan
kesehatan masa depan haruslah dilakukan dengan basis penelitian ilmiah yang
dapat dipertanggungjawabkan.
Institusi pendidikan dan organisasi pelayanan kesehatan harus
dapat mendorong unit organisasi penelitiannya yang berkembang dan menjadikannya
sebagai pusat rujukan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan.
Selaras meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan, dimasa depan. dengan
tingginya variasi faktor yang mempengaruhi maka peneletian kesehatan dapat
dilakukan dengan menggunakan pendekan lintas disiplin ilmu.
4.
Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan menempati
posisi yang sangat penting. Pandangan bahwa masyarakat adalah semata-mata objek
pembangunan harus diganti dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian dari
pelaku (subjek) pembangunan. Masyarakat harus ikut serta dalam proses
pembangunan sesuai kondisinya. Situasi dan kondisi masyarakatlah yang
seharusnya menentukan secara objektif tingkat posisi partisipasinya dalam proses
pembangunan, bukan keputusan sepihak birokrasi yang selalu cenderung melupakan
potensi masyarakat yang pada akhirnya sering menempatkan masyarakat sebagai
objek pembangunan.
Beberapa program pemerintah yang berorientasi pada upaya
peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan yang
dilaksanakan saat iniseperti Program Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dengan
melibatkan LSM Perguruan Tinggi sebagai pembina Program JPKM dan pemberdayaan
pesantren sebagai mitra kerja puskesmas haruslah dilaksanakn dengan benar. Pengawasan
dan evaluasi harus dilakukan secara objektif dan efektif, terutama diarahkan
kepada birokrat pelaksana. Tindakan ini menjadi sangat penting agar tujuan
program dapat tercapai sesuai yang diinginkan.
Perhatian penuh pada pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia
penting diberikan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan
masyarakat dapat tercipta melalui peningkatan produktivitas masyarakat yang
akan mempermudah pencapaian tujuan nasional dalam pembangunan bangsa.
Sumber Referensi:
Riada Marenny Pasaribu. 2015. Solusi dalam Mengatasi
Masalah Pembangunan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia. Jurnal
Ilmiah “DUNIA ILMU” Vol.1 No.2 April 2015
Misnaniarti. 2010. Aspek Penting Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
di Era Desentralisasi.
Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Volume 1, No.1 Maret 2010
United Nation Development Programme (UNDP). 2006. Human
Development Report 2006. New York: Oxford University Press
Utama, Surya. 2004. Upaya
Menghadapi Masalah Kesehatan di Masa Depan. USU Digital Library
0 komentar:
Posting Komentar